* [31/12/14] - PENGUMUMAN CALON TARUNA BARU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN AJAR 2014/2015 *                     * [20/06/14] - Dzikir Akbar tahun 2014 *                     * [17/06/14] - Pelayanan Prima *                     * [12/06/14] - PENGUMUMAN BARU *                         .:: 
Pengumuman
 ::.   
  HALAMAN UTAMA   |   HUBUNGI KAMI   |   PETA SITUS   Search  
 
 
Sabtu, 26 Juli 2014 - 22:08 
Menu
Interaktif
Info Kota
 
User Teraktif
1. Ajudan Walikota
2. Ajudan Wakil Walikota
3. Bagian humas dan protokol
4. Bidang Pengolahan Data elektronik
[View All] 
 
Harga Bahan Pokok
Bawang Merah20.000/Kg
Bawang Putih12.000/Kg
Beras Bengawan9.000/Kg
Beras IR648.000/kg
Beras Mentik11.000/kg
Bimoli Botol /Kemasan 620ml12.000/btl
Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 L35.000/btl
Buncis8.500/Kg
Cabe Merah Besar11.000/Kg
Cabe Rawit10.000/Kg
Daging Ayam Broiler28.000/Kg
Daging Ayam Kampung55.000/Kg
Daging Sapi Murni100.000/Kg
Garam Bata350/Kg
Garam Halus3.000/Kg
Gula Pasir Dalam Negeri9.500/Kg
Ikan Asin Teri60.000/Kg
Jagung Pipilan Kering6.000/Kg
Kacang Hijau18.000/Kg
kacang Kedelai Eks Import10.000/kg
Kacang Kedelai Lokal11.000/Kg
Kacang Tanah16.000/kg
Kentang8.000/Kg
Kubis5.000/Kg
Minyak Curah10.800/Kg
Telur Ayam Kampung41.400/Kg
Telur Ayam Ras17.500/Kg
Tepung Terigu segitiga biru kw7.000/Kg
Tomat8.000/Kg
Wortel7.000/Kg
[View All] 
 
Link Situs Lain
[View All] 
 
Jajak Pendapat
Apa Yang Anda Gemari Di Website Mojokertokota.go.id
Berita Kota
Artikel dan Riset
Data instansi pemerintah
Potensi Daerah
Agenda Kota
Harga Bahan pokok
Fasilitas Daerah
Gallery
[Lihat Hasil]
 
 
 
Artikel & Riset


Permendagri nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri nomor 3 Tahun 2005 tentan
Selasa, 15 Desember 2009 - 10:19

PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  10 TAHUN 2008 

 

TENTANG

 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

Menimbang  : a.   bahwa untuk mempelancar komunikasi antar lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar daerah dipandang perlu mencantumkan alamat lengkap pada Kop Surat Dinas Bupati/Walikota;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

 

Mengingat    :  1.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomoe 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

5.      Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8.      Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72.KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

                                                                        

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

 

 

 

 

Pasal  1

 

 

(1)  Kop Naskah Dinas Bupati/Walikota memuat sebutan BUPATI/ WALIKOTA dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas dan alamat, nomor telepon, nomor faximile serta kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah.

(2)  Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

 

Pasal  2

 

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

 

                       ttd

 

         H. MARDIYANTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN         :   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR       :   10 Tahun 2008

TANGGAL    :   13 Februari 2008

 

 

 


BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS BUPATI/WALIKOTA

                    

 

Contoh  Kop Naskah Dinas Bupati :


 

BUPATI  TABALONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

Jalan P. Antasari  Nomor 1 Tanjung kode pos ........  Kalimantan Selatan

Telp. (0516) 21205 - 21002   Fax. (0516) 21510

 

 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI,

                       ttd

         H. MARDIYANTO

 







 
 
 
Agenda Kota
[23/07/2014]
PEMBUKAAN GEMPITA
[23/07/2014]
PEMBUKAAN GRAND OPENING SUPER INDO
[18/07/2014]
PSN
[17/07/2014]
UPACARA RUTIN KARYAWAN/TI
[View All] 
 
 
Stok Darah PMI
A58 kantong
AB14 kantong
B90 kantong
O103 kantong
Update:[21-07-2014]
 
Artikel & Riset
.:Antisipasi Penyakit di Musim Hujan
.:Tips Menumbuhkan Semangat Kerja Baru
.:10 Tips Puasa Sehat
.:Radiasi Ponsel dan Kesehatan
[View All] 
 
Info Anda
IP Local54.80.100.90
ProxyNo Proxy
IP Public54.80.100.90
BrowserBrowser Tidak Dikenal
SisopOperating System tidak dikenal
 
Statistik

Anda pengunjung ke:


 
Status Admin

Admin1-PDE
 
Admin2-PDE
 
 
Halaman Utama Copyright © 2004 Bidang Data Elektronik Kota Mojokerto All right Reserved Halaman Utama